Apakah SIPA Menghambat Pertumbuhan UMKM Pengguna Air Tanah?

Pendahuluan

Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) merupakan instrumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang mengambil air permukaan maupun air tanah untuk keperluan operasional. Tujuannya adalah untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air, menjamin keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keadilan akses air. Namun, di lapangan, muncul pertanyaan: apakah SIPA justru menghambat administratif dan pertumbuhan finansial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

SIPA: Antara Perlindungan Lingkungan dan Regulasi Administratif

Secara normatif, SIPA diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk:

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
• Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
• Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2015 (teknis pengajuan SIPA)

SIPA menjadi alat untuk:

• Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber air
• Menjamin kualitas dan kuantitas air tanah untuk masa depan
• Memberikan pendapatan daerah melalui retribusi

Namun, dalam konteks UMKM, regulasi ini perlu ditinjau dari sisi implementatif.

Tantangan UMKM dalam Mengurus SIPA

1. Biaya Pengurusan yang Tidak Ringan
   Biaya studi teknis, survei hidrogeologi, dan retribusi penggunaan air bisa menjadi beban berat bagi UMKM, terutama yang masih dalam tahap awal usaha.
2. Proses Pengajuan yang Rumit dan Lambat
   UMKM sering menghadapi kendala dalam menavigasi birokrasi perizinan, termasuk minimnya akses terhadap konsultan teknis dan informasi prosedur.
3. Kurangnya Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah
   Tidak semua daerah memiliki sistem pelayanan terpadu atau pendampingan khusus bagi UMKM dalam hal perizinan air.
4. Ancaman Sanksi bagi Pengusaha Tanpa SIPA
   Banyak UMKM yang menggunakan air tanah tanpa izin karena ketidaktahuan atau kesulitan mengurus SIPA. Mereka kemudian rentan terhadap sanksi administratif, denda, atau penghentian operasional.

Perlukah SIPA untuk UMKM?

Pendapat publik terbagi:

• Pihak pro-SIPA menilai semua pelaku usaha wajib tunduk pada aturan demi kelestarian lingkungan.
• Pihak kritis berpendapat bahwa UMKM perlu mendapatkan perlakuan berbeda, misalnya kuota penggunaan air tanpa SIPA selama masih dalam batas wajar, atau skema pembinaan khusus.

Beberapa daerah telah mencoba pendekatan inklusif, misalnya:

• Memberikan insentif atau pembebasan retribusi untuk UMKM tertentu
• Menyediakan jalur pengajuan SIPA yang lebih sederhana untuk usaha skala kecil
• Menggabungkan SIPA ke dalam sistem OSS (Online Single Submission) agar lebih terintegrasi

Kesimpulan

SIPA memiliki tujuan lingkungan yang mulia, namun dalam praktiknya bisa menjadi hambatan administratif dan finansial bagi UMKM jika tidak diiringi kebijakan afirmatif. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pelestarian air tanah dan kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku ekonomi kecil yang sedang tumbuh.

Jika anda tertarik dengan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) bisa kunjungi website kami dengan cara klik disini!