SIPA

SIPA adalah Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah yang mana setiap pelaku usaha yang akan memanfaatkan air tanah sebagai penunjang kegiatan usahanya wajib mengurus izin SIPA.

SIPA sendiri memiliki kepanjangan dari Surat Izin Penggunaan Air Tanah yang artinya sebuah izin untuk mengambill air tanah yang akan dipergunakan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Seperti industri, apartemen, rumah sakit, perhotelan, depot air minum, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya.sumur pasak, sumur bor,sumur gali

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR 6/2021).
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 259.K/Gl.01/Mem.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah (Kepmen ESDM 259.K/Gl.01/Mem.G/2022)

Prosedur Pelayanan

• Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan berbagai dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
• Petugas front office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen. Apabila berkas yang dibutuhkan tidak lengkap, berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
• Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut
• Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas kemudian meneruskannya kepada kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
• Kepala seksi memeriksa lembar disposisi, juga kelengkapan berkas persyaratan
• Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait
• Kepala dinas teknik terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan
• Kepala seksi memeriksa surat permohonan, kelengkapan dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, hingga laporan peninjauan lapangan
• Petugas back office menyusun draft naskah izin/ non izin
• Kepala seksi memeriksa draft naskah izin/non izin.
• Kepala seksi memeriksa draft naskah izin/non izin.
• Kepala bidang memeriksa draft naskah izin/non izin.
• Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
• Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin
• Pemohon menerima naskah izin/non izin.
• Pelaksana mendokumentasikan naskah izin