Pendahuluan

Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) selama ini sering diterbitkan berdasarkan permintaan tanpa kajian mendalam terhadap dampak lingkungan. Padahal, dalam konteks perubahan iklim dan penurunan kualitas serta kuantitas air, pendekatan berbasis risiko lingkungan menjadi semakin penting. Pertanyaannya: kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SIPA dengan pendekatan ini?

Apa Itu SIPA Berbasis Risiko Lingkungan?

SIPA berbasis risiko lingkungan adalah sistem perizinan pengambilan air yang mempertimbangkan:

• Kondisi daya dukung dan daya tampung sumber air
• Kerentanan ekosistem setempat
• Risiko sosial, seperti konflik pemanfaatan air
• Dampak jangka panjang terhadap sumber daya air dan lingkungan sekitar

Pendekatan ini mengintegrasikan aspek konservasi dan kehati-hatian dalam setiap izin yang diberikan, bukan sekadar memproses permintaan teknis.

Tantangan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SIPA Berbasis Risiko Lingkungan

1. Minimnya Data dan Sistem Informasi
   Banyak daerah belum memiliki data hidrologi, debit air aktual, atau status daya dukung air permukaan dan air tanah. Tanpa data ini, analisis risiko menjadi spekulatif.
2. Kapasitas Teknis SDM
   Pengelolaan izin berbasis risiko memerlukan analis lingkungan, ahli hidrogeologi, dan sistem informasi geografis (SIG). Namun, SDM di dinas tingkat kabupaten/kota sering belum memadai.
3. Koordinasi Antarinstansi Lemah
   Penerbitan SIPA menyentuh banyak sektor: ESDM, lingkungan hidup, pertanian, hingga tata ruang. Koordinasi yang buruk menghambat implementasi berbasis risiko.
4. Belum Tersedianya Pedoman Teknis Terpadu
   Belum ada standar baku nasional yang menjadi rujukan daerah dalam menyusun penilaian risiko lingkungan dalam proses SIPA.
5. Tekanan Politik dan Ekonomi Lokal
   Dalam beberapa kasus, izin pengambilan air diberikan kepada industri tanpa penilaian risiko memadai karena tekanan investasi.

Contoh Inisiatif Positif

Beberapa daerah mulai menunjukkan langkah maju, seperti:

• Provinsi DIY dan Jawa Timur yang telah mengembangkan sistem informasi sumber daya air berbasis spasial.
• Kabupaten Kulon Progo yang mensyaratkan kajian lingkungan pada permohonan SIPA dari sektor pertambangan dan industri besar.

Namun, inisiatif ini masih bersifat parsial dan belum menjadi norma di seluruh daerah.

Rekomendasi untuk Penguatan Kesiapan Daerah

• Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air secara nasional dan lokal, dengan data yang terbuka dan terkini.
• Penyusunan Panduan Teknis SIPA Berbasis Risiko oleh kementerian terkait sebagai acuan daerah.
• Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
• Digitalisasi Proses SIPA yang terintegrasi dengan sistem KLHS, AMDAL, dan RTRW.
• Insentif bagi Daerah yang mengintegrasikan pendekatan risiko lingkungan dalam penerbitan izin air.

Kesimpulan

Penerapan SIPA berbasis risiko lingkungan adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di tengah tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengawal proses ini. Namun, kesiapan mereka masih bervariasi dan membutuhkan dukungan teknis, kebijakan, serta pendanaan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.

Jika anda tertarik dengan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) bisa kunjungi website kami dengan cara klik disini!