Pendahuluan

Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) merupakan instrumen legal yang wajib dimiliki oleh individu, lembaga, atau perusahaan yang melakukan pemanfaatan air dalam jumlah tertentu dari sumber air permukaan maupun air tanah. Di sisi lain, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan air di Indonesia. Harmonisasi kebijakan SIPA dengan UU SDA menjadi penting agar tercipta sistem pengelolaan air yang adil, lestari, dan berkelanjutan.

Mengapa Harmonisasi Diperlukan?

Ketidaksesuaian antara aturan pelaksana SIPA (biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kementerian teknis) dengan prinsip dan pasal-pasal dalam UU SDA bisa menimbulkan:

• Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah,
• Ketidakjelasan syarat dan prosedur perizinan,
• Minimnya pengawasan terhadap penggunaan air yang berlebihan,
• Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

Isi Penting UU SDA Terkait SIPA

Beberapa prinsip penting dari UU No. 17 Tahun 2019 yang perlu dijadikan acuan dalam pengelolaan SIPA:

• Air sebagai hak rakyat, namun pemanfaatan dalam skala besar tetap harus berizin.
• Prinsip keadilan dan keberlanjutan, untuk menjaga ketersediaan air lintas generasi.
• Peran serta masyarakat, dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan air.
• Sistem izin berjenjang dan berbasis daya dukung lingkungan.

Tantangan di Lapangan

1. Beragamnya peraturan daerah, yang kadang belum sinkron dengan UU SDA.
2. Kurangnya kapasitas lembaga teknis dalam mengawasi dan mengevaluasi izin yang telah diberikan.
3. Belum optimalnya sistem digitalisasi izin, menyebabkan proses panjang dan rawan penyalahgunaan.
4. Ketidakpatuhan pelaku usaha, yang kerap mengambil air tanpa izin resmi atau melebihi kuota yang diizinkan.

Rekomendasi Kebijakan

• Revisi regulasi turunan SIPA agar konsisten dengan UU SDA.
• Peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah dalam menerapkan aturan.
• Penguatan sistem pengawasan dan sanksi bagi pelanggar.
• Transparansi data penggunaan air, untuk evaluasi dan audit publik.

Kesimpulan

Harmonisasi kebijakan SIPA dengan UU Sumber Daya Air adalah langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan sumber daya air yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa sinkronisasi kebijakan, ancaman kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan air akan terus meningkat. Pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat sipil harus berkolaborasi agar kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jika anda tertarik dengan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) bisa kunjungi website kami dengan cara klik disini!